SBY dan Kepemimpinan dalam Krisis: Ketika Pemimpin Tidak Bisa Melempar Tanggung Jawab

Ketika organisasi menghadapi krisis, seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk menemukan solusi. Ia juga harus berani mengambil keputusan, mengoordinasikan tim, dan bertanggung jawab atas arah yang dipilih.

Prinsip tersebut tergambar dalam pengalaman Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ketika menceritakan dua situasi krisis selama masa kepemimpinannya: tsunami Aceh pada 2004 dan krisis ekonomi global pada 2008. Dalam sebuah kesaksian yang diberitakan detikNews pada 17 Agustus 2022, SBY menekankan bahwa pemimpin harus hadir, mengambil keputusan dengan cepat, dan memikul tanggung jawab ketika krisis terjadi. Sumber: detikNews.

Ketika Krisis Menguji Peran Seorang Pemimpin

Pada Desember 2004, sekitar dua bulan setelah SBY menjabat sebagai presiden, tsunami melanda Aceh. Berdasarkan cerita yang disampaikan SBY, saat bencana terjadi dirinya sedang berada di Jayapura dan langsung menuju Aceh untuk melihat kondisi di lapangan.

Keputusan untuk hadir langsung dapat dipahami melalui konsep situational awareness, yaitu kemampuan memahami kondisi aktual, mengenali perkembangan situasi, dan menggunakan informasi tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dalam kondisi krisis, laporan yang diterima pemimpin belum tentu lengkap. Informasi dapat berubah dengan cepat, sementara keputusan harus segera diambil. Kehadiran langsung dapat membantu pemimpin memahami kebutuhan nyata dan mengidentifikasi persoalan yang mungkin belum tergambar dalam laporan administratif.

Namun, hadir di lapangan bukan sekadar menunjukkan bahwa seorang pemimpin peduli. Kehadiran itu perlu menghasilkan pemahaman yang lebih baik, keputusan yang relevan, dan koordinasi yang efektif.

Hal ini juga berlaku di perusahaan. Ketika terjadi gangguan operasional, penurunan kinerja, konflik antardepartemen, atau kegagalan sistem, pemimpin perlu memahami persoalan yang sebenarnya terjadi sebelum menentukan tindakan.

Pemimpin yang hanya mengandalkan laporan tanpa memeriksa konteks berisiko mengambil keputusan berdasarkan gambaran yang tidak utuh. Sebaliknya, pemimpin yang mau mendengarkan pihak terkait dan memeriksa kondisi aktual memiliki landasan yang lebih baik untuk menentukan prioritas.

Mengambil Keputusan di Tengah Ketidakpastian

Situasi berbeda muncul ketika krisis ekonomi global terjadi pada 2008. Dalam cerita SBY, ia menggambarkan upaya mengumpulkan jajaran pemerintah dan melibatkan berbagai pihak, termasuk ekonom, teknokrat, BUMN, dan sektor swasta, untuk mengantisipasi dampak krisis.

Dari sudut pandang PIO, hal ini berkaitan dengan decision-making under pressure dan koordinasi lintas fungsi.

Krisis sering kali menghadirkan tiga tantangan sekaligus: waktu yang terbatas, informasi yang belum sempurna, dan konsekuensi keputusan yang besar. Pemimpin tidak selalu memiliki kemewahan untuk menunggu seluruh informasi tersedia sebelum bertindak.

Meski demikian, cepat mengambil keputusan bukan berarti bertindak secara impulsif. Pemimpin perlu memilah informasi yang paling relevan, menentukan risiko yang harus segera ditangani, mempertimbangkan alternatif, serta memastikan keputusan dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata.

Kajian tentang pengambilan keputusan dalam situasi berisiko tinggi menunjukkan bahwa tekanan waktu, ketidakpastian, dan lingkungan yang dinamis merupakan tantangan utama bagi pengambil keputusan. Karena itu, efektivitas keputusan juga bergantung pada kemampuan memproses informasi dan menyesuaikan tindakan terhadap perkembangan situasi. Sumber: Decision-Making During High-Risk Events: A Systematic Literature Review.

Pelajaran bagi organisasi adalah bahwa pemimpin tidak harus menjadi orang yang paling ahli dalam setiap bidang. Namun, ia perlu memastikan keahlian dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, dipertimbangkan, dan diarahkan menuju tujuan yang sama.

Ketika setiap departemen hanya bergerak berdasarkan kepentingannya sendiri, respons organisasi berisiko terpecah. Dalam situasi krisis, koordinasi bukan pekerjaan tambahan, melainkan bagian penting dari proses pengambilan keputusan.

Accountability: Pemimpin Tidak Bisa Sekadar Menyalahkan Tim

Salah satu pesan utama dalam prinsip kepemimpinan SBY adalah bahwa pemimpin harus bertanggung jawab ketika organisasi menghadapi kegagalan.

Dalam PIO, hal ini berkaitan dengan leadership accountability, yakni tanggung jawab pemimpin atas keputusan, arah, proses pengawasan, dan pelaksanaan yang berada dalam lingkup kewenangannya.

Bayangkan sebuah perusahaan mengalami penurunan kinerja karena keputusan strategis yang kurang tepat. Jika pemimpin hanya menyalahkan tim pelaksana tanpa mengevaluasi keputusan, pembagian kewenangan, atau sistem pengawasan, organisasi akan kesulitan memahami akar masalahnya.

Akuntabilitas menuntut pemimpin untuk mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: Apakah keputusan dibuat berdasarkan informasi yang memadai? Apakah risiko telah dipertimbangkan? Apakah tim memiliki sumber daya dan kewenangan yang dibutuhkan? Apakah terdapat hambatan koordinasi yang tidak segera ditangani?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu organisasi bergerak dari sekadar mencari pihak yang bersalah menuju evaluasi yang dapat menghasilkan perbaikan.

Namun, bertanggung jawab bukan berarti pemimpin harus menanggung seluruh kesalahan secara individual tanpa membedakan peran. Anggota tim tetap memiliki tanggung jawab atas tugas dan keputusan yang menjadi kewenangannya. Akuntabilitas pemimpin terletak pada kesediaannya untuk menjelaskan keputusan, mengakui kekurangan dalam proses kepemimpinan, mengambil tindakan korektif, dan memastikan pembelajaran terjadi.

Dengan demikian, tanggung jawab tidak berhenti pada pernyataan bahwa pemimpin bersedia menerima konsekuensi. Tanggung jawab harus terlihat dalam cara pemimpin mengevaluasi dan memperbaiki organisasi.

Pemimpin Harus Terlibat, Bukan Mengerjakan Semuanya Sendiri

Pernyataan bahwa pemimpin harus hands-on ketika krisis perlu dipahami secara proporsional.

Terlibat langsung bukan berarti semua keputusan harus dipusatkan pada satu orang. Jika setiap persoalan harus menunggu persetujuan pemimpin tertinggi, respons organisasi justru dapat melambat. Tim kehilangan ruang untuk bertindak, sementara pemimpin berisiko menjadi titik hambatan dalam proses kerja.

Di sinilah pentingnya membedakan antara delegasi tugas dan pelepasan tanggung jawab.

Pemimpin dapat mendelegasikan pelaksanaan kepada orang yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan. Tim operasional menangani tindakan teknis, ahli memberikan analisis, dan manajer mengoordinasikan pelaksanaan di unit masing-masing. Sementara itu, pemimpin memastikan prioritas jelas, kewenangan tidak tumpang tindih, komunikasi berjalan, serta keputusan penting tetap berada dalam pengawasan yang tepat.

Kepemimpinan yang efektif dalam krisis bukan tentang menjadi satu-satunya orang yang bekerja. Kepemimpinan adalah memastikan seluruh bagian organisasi dapat bekerja secara terkoordinasi ketika tekanan meningkat.

Karena itu, organisasi membutuhkan pemimpin yang mampu hadir ketika diperlukan, tetapi juga membangun tim yang siap mengambil tindakan tanpa harus menunggu instruksi untuk setiap hal.

Apa yang Bisa Dipelajari Pemimpin Perusahaan?

Prinsip kepemimpinan dalam krisis dapat diterapkan melalui beberapa langkah konkret.

Pertama, pahami situasi sebelum menentukan arah. Pemimpin perlu mencari informasi dari sumber yang relevan, mendengarkan pihak yang terdampak, dan membedakan gejala masalah dari penyebabnya.

Kedua, tetapkan prioritas dan jalur pengambilan keputusan. Dalam situasi mendesak, tim perlu mengetahui persoalan mana yang harus ditangani terlebih dahulu, siapa yang berwenang mengambil keputusan, dan kapan masalah harus dieskalasikan.

Ketiga, bangun koordinasi lintas fungsi. Krisis yang memengaruhi banyak bagian organisasi tidak dapat ditangani secara efektif jika setiap unit bekerja sendiri. Informasi dan sumber daya harus bergerak sesuai kebutuhan bersama.

Keempat, pegang akuntabilitas dan evaluasi hasil. Pemimpin perlu menjelaskan keputusan, memantau pelaksanaannya, serta mengakui ketika pendekatan yang digunakan tidak memberikan hasil yang diharapkan.

Kelima, jadikan krisis sebagai bahan pembelajaran. Setelah situasi terkendali, organisasi perlu mengevaluasi respons yang dilakukan, hambatan yang muncul, dan perubahan sistem yang diperlukan agar lebih siap menghadapi kejadian berikutnya.

Langkah-langkah ini sejalan dengan kajian mengenai crisis leadership yang menempatkan pengambilan keputusan, koordinasi, komunikasi, dan pembelajaran sebagai bagian penting dari respons organisasi terhadap krisis. Sumber: Crisis Leadership, Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior.

Kepemimpinan Terlihat dari Cara Menghadapi Konsekuensi

Krisis bukan hanya menguji kemampuan seorang pemimpin menemukan solusi. Krisis juga menguji bagaimana ia menggunakan kewenangannya, melibatkan orang lain, dan menghadapi konsekuensi dari keputusan yang diambil.

Kisah SBY mengenai tsunami Aceh dan krisis ekonomi global 2008 dapat menjadi pintu masuk untuk memahami prinsip tersebut. Bukan untuk menyimpulkan bahwa satu pendekatan selalu berhasil dalam setiap krisis, melainkan untuk melihat bagaimana kehadiran, pengambilan keputusan, koordinasi, dan akuntabilitas menjadi bagian dari kepemimpinan saat tekanan meningkat.

Dalam organisasi, pemimpin tidak harus mengetahui semua jawaban. Ia perlu memastikan bahwa persoalan dipahami, informasi yang relevan tersedia, orang yang tepat dilibatkan, dan tindakan yang diperlukan dapat dijalankan.

Pada akhirnya, mendelegasikan pekerjaan adalah bagian dari kepemimpinan, tetapi melepaskan tanggung jawab bukanlah hal yang sama.

Sebab, ketika krisis terjadi, tim memang berperan dalam menentukan hasil. Namun, pemimpin tetap bertanggung jawab memastikan organisasi memiliki arah, bergerak secara terkoordinasi, dan belajar dari setiap keputusan yang diambil.

Our Social Media :

Email address :

Need help?

0857-7562-0778

© 2025. All rights reserved.

Mobile number :

aditidevelopmentcenter@gmail.com

Consultation (WA) :

0857-7562-0778

address :

Jl. Kalibata Tengah No. 35C RT. 11 RW 7 Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12740.

Group :